Desa Ciheulang Tongoh Realisasikan Dana Desa (DD) non ermak tahap 1 2025

Dok. Wd*©

Sukabumi – BumDes Ciheulang Tongoh Realisasikan Dana Desa (DD) non ermak tahap 1 tahun 2025. Setiap tahun Dana Desa (DD) yang digelontorkan akan terus di tingkatkan jumlahnya sehingga di harapkan dapat digunakan untuk Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Desa.

Selama ini Dana Desa (DD) digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang perlu dikembangkan guna menuju Desa Mandiri.
Hal tersebut disampaikan oleh (TPK), transparan terbuka apa ada nya di saat awak media kontrol sosial ke Kantor Desa Ciheulang Tongoh Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, Sabtu, 19/04/2025.


Tim TPK, Menjawab dengan tenang dan tidak ada Jawaban yang meragukan melainkan dengan menjawab dengan baik.


“Dana Desa merupakan bentuk dan memperkuat Desa dalam pelaksanaan Pembangunan desa, Pemberdayaan Masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat asal usul dan adat istiadat,” terang Tim pelaksana BUMDes ini dimaksudkan untuk pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa.


H. Aep selaku Kepala Desa Ciheulang tongoh dalam pengelolaan Dana Desa (DD) tersebut, memberi wewenang penuh apa yang menjadi tugas (TPK) dalam hal pembuatan laporan pun yang jelas di pertanggung jawabkan terpenting jelas sesusai apa adanya .


Selaku Kepala Desa, H. Aep memberi kepercayaan penuh kepada tim pelaksana agar proyek  pembangunan BUMDES tersebut berjalan lancar hingga selesai. “Karena Dana Desa Dalam mendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian Desa tersebut, untuk dapat disesuaikan dengan pelaksanaan di daerah. “Perlu edukasi, komunikasi dengan mekanisme yang ada tentunya harus disesuaikan dengan pelaksana di daerah,” tambah (TPK).


Selaku tim pelaksana Transparan Pembuatan setiap pembelanjaan untuk pembangunan sudah ada pembukuan semua sekecil apapun demi menjaga kepercayaan juga Dana Desa (DD)agar dipermudah,” imbuhnya.


“Pembuatan laporan di setiap Pembelanjaan keperluan Pembangunan Dana Desa (DD) seperti dijelaskan oleh (TPK) selaku ketua tim pelaksana menjelaskan semua pembangunan ini tersebut sudah saya laksanakan sesuai Spek yang sudah terpanjang di Papan Informasi.
Untuk itu, diadakan setiap Pembelanjaan ada pembukuanya guna untuk menjaga kepercayaan yang sudah di pertanggung jawabkan kepada saya oleh Kepala Desa.


Masyarakat Desa Ciheulang tongoh menjadi benar benar tau adanya Pembangunan tersebut.


“Kepala Desa H. Aep sudah benar benar memberikan kepercayaan penuh terhadap saya jadi setiap pembelanjaan pun membuat laporan pertanggung jawaban Dana Desa (DD) yang di perankan penuh juga agar lebih terbuka transparan lebih baik tidak terjadi timbul pertanyaan masyarakat atau simpel tanpa mengurangi akuntabilitasnya” tutupnya.

*Red.

Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis Baru Sentuh 26 Provinsi, Istana: Ada Daerah yang Pakai Uang Pribadi Prabowo

Siswa menyantap makanan pada pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMPN 138, Cakung, Jakarta, 7 Januari 2024.

Jakarta – Pemerintah telah meluncurkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di 190 lokasi yang tersebar di 26 provinsi pada Senin, 6 Januari 2025. Program ini ditujukan bagi berbagai kelompok penerima manfaat, termasuk balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, serta ibu hamil dan menyusui. Jumlah penerima manfaat direncanakan terus meningkat hingga mencapai 15 juta orang pada akhir tahun 2025.

Sebanyak 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), atau yang dikenal sebagai Dapur MBG, telah siap beroperasi. Dapur-dapur ini tersebar di 26 provinsi, mencakup wilayah seperti Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, D.K.I. Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat dan Papua Selatan.

Setiap Dapur MBG dikelola oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Kepala SPPG bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan kualitas gizi tetap terjaga serta distribusi makanan berjalan lancar.

Baru bisa diterapkan di 26 provinsi

Terkait penerapan program yang belum merata, Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa pemilihan lokasi pelaksanaan program MBG didasarkan pada tingkat kesiapan masing-masing daerah, termasuk ketersediaan infrastruktur yang memadai.

“Karena kami kan mengedepankan kualitas. Pak Presiden Prabowo Subianto berpesan berkali-kali, jangan mengejar kuantitas tapi kualitas,” kata Dadan usai rapat bersama Komisi IX DPR RI di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 6 Januari 2025.

Dadan menyebutkan bahwa pada hari pertama peluncuran, paket-paket Makanan Bergizi Gratis telah berhasil disalurkan kepada 400 hingga 600 ribu penerima manfaat di lokasi-lokasi tersebut. Ia juga menargetkan jumlah penerima manfaat akan terus meningkat hingga mencapai 3 juta orang selama periode Januari hingga April 2025.

Untuk memastikan keberlanjutan program, pihaknya berkomitmen untuk secara rutin mengevaluasi kinerja SPPG yang bertugas. “Tentu kami akan evaluasi setiap hari, dan seperti yang sudah saya sampaikan bahwa target kami dari Januari sampai April kan akan mencakup 3 juta penerima manfaat,” katanya.

Jakarta gandeng bank sampah dan pegiat maggot untuk kelola sampah MBG

Pemerintah Jakarta berencana mengelola limbah makanan dari program Makan Bergizi Gratis dengan melibatkan bank sampah dan penggiat maggot Black Soldier Fly (BSF). Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jakarta, Asep Kuswanto, menjelaskan bahwa limbah organik tersebut akan diolah menjadi produk bernilai guna dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

“Kami ingin memastikan bahwa sampah organik dari program Makan Bergizi Gratis tidak hanya terkelola dengan baik, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan,” ucapnya dalam keterangan tertulis, Rabu, 6 Januari 2025.

Dinas Lingkungan Hidup telah menyiapkan mekanisme pengelolaan limbah organik bekerja sama dengan berbagai pihak. Proses pengelolaan ini mencakup pengumpulan sampah organik dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga sekolah-sekolah.

Sisa makanan dari sekolah, seperti kulit buah atau makanan yang tidak habis, akan dipisahkan untuk dimanfaatkan sebagai pakan maggot atau bahan baku kompos. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup mengimbau setiap sekolah untuk mengedukasi siswa tentang pentingnya mengurangi sampah sekaligus menanamkan kesadaran lingkungan.

Istana klaim ada daerah pakai uang pribadi

Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia, Hasan Nasbi, mengungkapkan bahwa beberapa daerah memanfaatkan dana pribadi Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung program MBG.

“Yang di Kendari memang itu dia masih punya sisa anggaran uji coba dari yang diberikan oleh Pak Prabowo sebelumnya. Jadi mereka masih menggunakan dana yang itu,” kata Hasan Nasbi saat dihubungi kemarin, 6 Januari 2025.

Hasan menjelaskan bahwa setelah dana tersebut digunakan sepenuhnya, program MBG akan berlanjut dengan memanfaatkan anggaran sebesar Rp 71 triliun dari alokasi APBN.

Pengamat politik dari Kedai Kopi, Hendri Satrio, mengingatkan agar pemerintahan Presiden Prabowo memastikan keberlanjutan program ini. Hendri, yang akrab disapa Hensat, juga menyarankan agar pemerintah tidak ragu melibatkan masyarakat, baik melalui dukungan pendanaan maupun cara lainnya, demi menjamin konsistensi program. 

Ia menambahkan bahwa, berdasarkan laporan World Giving Index (WGI) tahun 2024 dari Charities Aid Foundation (CAF), Indonesia dinobatkan sebagai negara paling dermawan di dunia.

“Jadi kalau perlu bantuan rakyat Indonesia untuk mewujudkan makan siang gratis, pemerintah jangan ragu-ragu meminta tolong kepada rakyat, berdasarkan data World Giving Index, Indonesia kedermawanannya nomor satu di dunia,” kata Pendiri lembaga survei KedaiKopi ini dalam keterangan tertulis, 7 Januari 2025. Sumber : Tempo

 

Translate »