November 18, 2026

Kode Etik Jurnalistik

Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan yang ditetapkan oleh Dewan Pers (Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008) sebagai landasan moral dan operasional wartawan Indonesia dalam menjalankan tugasnya.

Berikut adalah isi lengkap 11 Pasal Kode Etik Jurnalistik beserta penafsiran singkatnya:

1. Pasal 1: Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Makna: Tidak dipengaruhi pihak luar, sesuai fakta, memberikan ruang yang proporsional bagi pihak terkait, dan tidak ada niat sengaja merugikan pihak lain.

2. Pasal 2: Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

Makna: Menunjukkan identitas diri kepada narasumber, menghormati hak privasi, tidak menyuap, dan menghasilkan berita yang faktual serta jelas sumbernya.

3. Pasal 3: Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Makna: Melakukan cek dan ricek, serta tidak menghakimi seseorang sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

4. Pasal 4: Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

Makna: Tidak merekayasa fakta, tidak melancarkan tuduhan tak berdasar, tidak menampilkan kekejaman yang berlebihan, serta tidak mengeksploitasi unsur erotisme/pornografi.

5. Pasal 5: Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Makna: Melindungi masa depan anak (di bawah usia 18 tahun dan belum menikah) serta menjaga kehormatan korban kejahatan asusila melalui penyamaran nama, wajah, maupun alamat.

6. Pasal 6: Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

Makna: Tidak memanfaatkan posisi sebagai wartawan untuk memeras atau memperoleh keuntungan pribadi, serta menolak pemberian dalam bentuk apa pun yang dapat memengaruhi independensi pemberitaan.

7. Pasal 7: Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record sesuai kesepakatan.

Makna: Wajib menjaga kerahasiaan sumber informasi demi keselamatan narasumber dan memegang teguh kesepakatan penayangan informasi.

8. Pasal 8: Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

9. Pasal 9: Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

Makna: Menahan diri dari mengumbar urusan privat seseorang yang tidak berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas.

10. Pasal 10: Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.

11. Pasal 11: Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

Makna: Memberikan kesempatan kepada pihak yang dirugikan untuk memberikan tanggapan atau meluruskan kekeliruan pemberitaan secara adil.