Pedoman Media Siber
Pedoman Pemberitaan Media Siber adalah aturan resmi yang ditetapkan oleh Dewan Pers bersama organisasi pers di Indonesia (Peraturan Dewan Pers Nomor: 1/Peraturan-DP/III/2012) sebagai acuan bagi pengelola media online dalam menjalankan praktik jurnalistik yang profesional dan bertanggung jawab.
Berikut adalah poin-poin utamanya secara singkat dan padat:
1. Ruang Lingkup: Berlaku untuk semua media siber yang menjalankan usaha jurnalistik sesuai UU Pers, termasuk konten yang dibuat oleh pengguna (user generated content).
2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita: Setiap berita pada prinsipnya harus melalui verifikasi. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.
Pengecualian: Berita mendesak yang menyangkut kepentingan publik dapat ditayangkan tanpa verifikasi awal, dengan syarat wajib dicantumkan keterangan bahwa berita tersebut “masih memerlukan verifikasi lebih lanjut” dan segera diperbarui setelah fakta terkonfirmasi.
3. Konten Buatan Pengguna (User Generated Content): Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai konten pengguna (seperti kolom komentar atau blog warga) yang tidak melanggar hukum, SARA, pornografi, atau kekerasan. Pengelola wajib menyediakan mekanisme pengaduan dan melakukan koreksi/penghapusan maksimal 2 x 24 jam setelah aduan diterima.
4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab: Ralat atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang dikoreksi, disertai pencantuman waktu pemuatan ralat tersebut. Jika berita dikutip oleh media lain, tanggung jawab media pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di bawah otoritasnya.
5. Pencabutan Berita: Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban, atau pertimbangan khusus Dewan Pers.
6. Iklan: Media siber wajib membedakan secara tegas antara produk berita dan iklan. Setiap berita berbayar atau advertorial wajib mencantumkan keterangan seperti “advertorial”, “iklan”, “ads”, atau “sponsored”.
7. Hak Cipta: Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Pencantuman Pedoman: Setiap media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di dalam situsnya secara terang dan jelas (umumnya pada menu navigasi utama atau bagian bawah halaman).
9. Sengketa: Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan pedoman ini diselesaikan oleh Dewan Pers.
